Kamis, 05 Agustus 2010

SEBAGIAN SISI POSITIF DAN NEGATIF DALAM PEMERINTAHAN ORDE BARU



1.       Kesimpulan
Kalau membicarakan masalah orba atau orde baru memang seakan-akan gak ada habisnya dan masih menarik juga kok buat dibahas bareng-bareng. Dulu sih, katanya waktu mulainya zaman orba udah diwarisin tuh sama keadaan ekonomi yang parah. Yaitu utang luar negri yang banyaknya nih sekitar 2,3-2,7 milyar, tingkat inflasi yang tinggi, dan permasalahan ekonomi politik yang lainnya. Jadi pada zaman orba pemerintah melakukan berbagai banyak cara seperti stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, membentuk kerja sama dengan luar negri, dan pembangunan ekonomi yang berorientasikan pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan Negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Dan terbukti dengan cara tersebut masalah-masalah itu mulai bisa di atasi dengan cepat. Itu teraplikasi dengan pemerintah mengeluarkan beberapa program pembangunan, yaitu PELITA (Pembangunan Lima Tahun), dan berjalan dengan lancar.
Tapi dibalik keberhasilan pemerintah, ada juga dampak negatif dari kebijakan yang diambi oleh pemerintah. Seperti, terjadinya otoritas, KKN, dwifungsi ABRI/Polri,pembangunan yang tidak merata, fundamental pembangunan ekonomi yang sangat rapuh.
2.       Latar belakang
Pada masa pemrintahan orba banyak terjadi masalah-masalah yang mungkin oleh orang awam tidak diketahui tapi banyak juga sih penyelamatan masalah-masalah yang diwariskan pada zaman orba oleh pemerintahan pada zaman orla. Pada zaman ini banyak sekali pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan tidak sedikit yang berhasil. Maka zaman orba sering disebut juga zaman pembangunan.
3.       Uraian proses
Orde baru ditandai dengan lengsernya Soekarno sebagai presiden seumur hidup karena peristiwa Gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI sehingga terjadinya pembunuhan besar-besaran terhadap anggota PKI diberbagai daerah di Indonesia. Sehingga Soekarno dituntut untuk menandatangani Surat Perintah Sebelas Maret atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Supersemar yang berisikan tentang perintah kepada Jendral Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk keselamatan negara dan melindungi Soekarno sebagai Presiden. Kemudia surat itu diartikan sebagai media pemberian wewenang kepada Soeharto secara penuh.
Selanjutnya orba dikukuhkan dengan sebuah sidang MPRS yang berlangsung pada Juni-Juli 1966. diantara ketetapan yang dihasilkan sidang tersebut adalah mengukuhkan Supersemar dan melarang PKI beserta ideologinya tumbuh dan berkembang di Indonesia.
Pada  permulaan pemerintahan orba banyak hal-hal yang dilakukan untuk menyelamatkan kondisi ekonomi Indonesia. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.
Pada pemerintahan orba juga banyak pembangunan-pembangunan yang dilakukan pemerintah seperti pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek yang lebih dikenal dengan sebutan Pelita (pembangunan lima tahun). Itulah sebabnya pemerintahan orba sering disebut masa pembangunan.
Dari pembangunan-pembangunan yang dilakukan pemerintah itu tidak sedikit yang berhasil. Diantaranya adalah     :
a.       Pelita I             : pembanguan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.
b.      Pelita II            : Sasaran Utamanya adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja.
c.       Pelita III: pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan, yaitu:
a) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, dan perumahan
b) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
c) Pemerataan pembagian pendapatan
d) Pemerataan kesempatan kerja
e) Pemerataan kesempatan berusaha
f) Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan
g) Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air
h) Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan
d.      Pelita IV: titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.
e.       Pelita V            : Titik beratnya pada sektor pertnian dan industri.
f.       Pelita VI: Titik beratnya pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembanguan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.
Dari uraikan diatas terbukti bahwa pembangunan-pembangunan banyak yang berhasil. Tapi dalam suatu pemerintahan mustahil bila tidak ada kegagalan atau hambatan dalam melakukan pembangunan-pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek tersebut.
4.      Dampak positif dan negatif dalam pemerintahan orde baru
a.       Dampak positif
·         Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran Negara dalam masyarakat.
·         Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat dilihat secara nyata.
·         Indonesia mengubah status dari Negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).
·         Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.
·         Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.
b.      Dampak negatif
·         Terbentuk pemerintahan orde baru yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis.
·          Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat.
·         Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Golkar menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara 2 paratai lainnya hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai Negara demokrasi.
·         Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Dalam setiap pemilihan presiden melalui MPR Suharto selalu terpilih.
·         Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya.
·         Kebijakn politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN.
·         Dwifungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan bebangsa dan benegara bahkan pada bidang-bidang yang seharusnya masyarakat yang berperan besar terisi oleh personel TNI dan Polri. Dunia bisnis tidak luput dari intervensi TNI/Polri.
·         Kondisi politik lebih payah dengan adanya upaya penegakan hukum yang sangat lemah. Dimana hukum hanya diciptakan untuk keuntungan pemerimtah yang berkuasa sehingga tidak mampu mengadili para konglomerat yang telah menghabisi uang rakyat.
·         Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam.
·         Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat tersa semakin tajam.
·         Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (marginalisasi sosial)
·         Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
·         Pembangunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata.
·         Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dam sosial yang demokratis dan berkeadilan.
·         Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.
·         Pembangunan tidak merata, tampak dengan adanya kemiskinan disejumlah wilayah yang justru menjadi peny umbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selanjutnya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menkelang akhir tahun 1997.
5.      Pendapat penulis
Masa-masa pemerintahan orba seakan-akan tidak ada habisnya bila dibahas terus-menerus dan masih merupakan wacana yang cukup menarik untuk diperbincangkan dari mulai pembangunan-pembangunan yang dilakukan hingga terjadinya manipulasi politik dalam pemerintahan tersebut.
Pembangunan-pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek sangat baik dan sepertinya berhasil dilakukan pada masa itu. Tapi pemerintahan orde baru tetap tidak lepas dari kesalahan-kesalahan. Pada masa orba ketika ada rakyat yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah maka akan dianggap sebagai bentuk perlawanan kepada Negara dan dianggap tidak sesuai atau melawan pancasila. Selain itu hak-hak pers dibatasi sehingga pemerintahan seakan-akan tidak tersorot oleh media dan banyak hal-hal dalam pemerintahan yang tidak diketahui rakyat.
Yang merupakan keburukan orde baru yang lainnya yaitu banyak terjadinya KKN. Jadi seakan-akan orang yang berkuasa adalah orang yang mempunyai uang. Uang sangat penting pada masa itu karena hanya dengan uang apapun yang diinginkan hamper semua dapat dipenuhi.
Pembangunan-pembangunan dalam masa orde baru memang sebaiknya diaplikasikan pemerintahan karena pembangunan-pembangunan di Indonesia pada era reformasi ini sangat kurang sekali. Nyatanya banyak sekali anak-anak gelandangan orang-orang miskin yang lain. Tapi pemerintah malah menikmati fasilitas yang diberiakan oleh Negara tanpa memikirkan nasib-nasib warganya. Yang lebih memprihatinkan ketika banyak orang-orang yang miskin dan sangat kekurangan dalam segala sisi, tapi beberapa bulan yang lalu ada berita bahwa setiap anggota-anggota DPR akan diberikan mobil-mobil mewah. Bagaimana rakyat bisa patuh kepada pemerintahan tapi pemerintahnya tidak memeperhatikan rakyat.Hal ini sebaiknya lebih diperhatiakn lagi oleh pemerintah.
Selanjutnya yang harus kita tinggalkan adalah sisi keburukan pemerintahan orde baru, yaitu manipulasi politik dan KKN yang banyak terjadi. Semoga KKN yang terjadi pada era reformasi ini dapat dikurangi sedikit demi sedikit karena telah terbentuknya KPK yang saya rasa biaya yang digunakan tidak sedikit. Tapi saat ini diera reformasi masih banyak juga terjadi KKN di Indonesia baik besar maupun kecil. Dan rakyat pasti mengharapkan kinerja KPK yang maksimal sehingga Negara Indonesia tidak lagi menjadi Negara dengan angka kemiskinan dan KKN yang tinggi.
6.      Saran
Dalam suatu pemerintahan memang banyak terjadi kendala dan masalah yang mungkin banyak diketahui dan ada juga yang mungkin sampai sekarang belum diketahui rakyat. Sebenarnya dalam pemerintahan sebuah Negara hal tersebut merupakan hal yang mungkin sering terjadi. Tapi hendaknya pemerintah memberikan pemberitahuan kepada rakyat karena Negara kita menganut system demokrasi. Inilah yang harus diterapkan pada pemerintahan di era reformasi ini.
Pada masa pemerintahan orba mungkin banyak sekali hal-hal positif yang telah dilakukan pemerintah yang mungkin masih dirasakan sampai sekarang. Tapi tidak sedikit juga hal-hal negatif yang terjadi.
Masa orde baru sebaiknya dijadikan pembelajaran bagi pemerintahan era reformasi ini agar Indonesia menjadi Negara yang makmur dalam segi apapun. Hal-hal yang baik pada masa itu hendaknya kita contoh dan lebih diperbaiki lagi, tapi hal-hal buruk pada masa itu harus kita tingalkan dalam pemerintahan era reformasi ini.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar